Kendala IFRS di Indonesia

Tak terasa, penggunaan IFRS di Indonesia sudah memasuki 3 tahun semenjak tahun 2012 untuk pengadopsian IFRS sebagai standar Internasional. Pada waktu tugas UTS Akuntansi Internasional, telah saya paparkan perbedaan antara US GAAP & IFRS, manakah yang terbaik diantara keduanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan IFRS di Negara kita, Negara Indonesia.

Tentu kita sudah tahu, dalam penerapan IFRS ini, sangat dikenal oleh para mahasiswa, praktisi, dan para pemakai, hal yang paling membedakan dengan IAS adalah dengan penggunaan nilai wajar (fair value). Tentu dengan penggunaan nilai wajar akan ada kendala yang dihadapi, diantaranya:

v  Pengukuran dengan nilai wajar ini dalam laporan keuangan akan menyebabkan banyak angka dalam laporan keuangan yang tidak berasal dari pencatatan akuntansi. Maksudnya, data-data nilai wajar yang tersedia pada tanggal pelaporan (31 Desember xxxx) tidak menyajikan nilai historis (harga perolehan) yang tercatat pada transaksi awal.

v  Nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang memiliki harga pasar aktif mungkin tidak menimbulkan permasalahan, karena nilai wajar tersebut dapat diandalkan dan mudah diperoleh. Namun untuk nilai yang tidak terdapat memiliki harga pasar efektif, memerlukan nilai yang dihasilkan oleh penilai yang independen dan kredibel (assessor).

v  Lagi-lagi, hal ini ada kendala lagi, sumber daya manusia yang menjadi penilai (assessor) saat ini mungkin masih bisa dihitung dengan jari. Masih minimnya orang yang berkecimpung di dalam “appraisal” ini. Tentu ini bisa menjadi sebuah alternatif pilihan bagi para lulusan mahasiswa Akuntansi menjadi peluang dalam ketatnya persaingan dalam dunia pekerjaan saat ini.

v  Berkenaan dengan adanya fair value, tentu nilai aset dihitung berdasarkan harga pasar. Pemerintah dalam hal ini juga harus ikut berperan dalam penerapan IFRS ini terutama dalam bidang perpajakan. Karena dengan fair value, akan terjadi revaluasi aktiva. Aset perusahaan cenderung meningkat dan perusahaan berkewajiban membayar pajak final 10% atas revaluasi aktiva tetap. Tentu perusahaan saya kira juga mungkin enggan membayar pajak ini karena revaluasi yang terjadi ini tidak ada aliran kas masuk yang berarti dikarenakan appraisal (penilaian) akibat dari fair value.

Kendala yang lain bisa dari Perusahaan yang akan mengadopsi IFRS ini

v  Perusahaan di Indonesia mungkin sudah sekian lama menerapkan standar akuntansi milik Amerika yaitu US. GAAP , mau tak mau tentu perusahaan akan mengadopsi IFRS yang menjadi standar Internasional, supaya tak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Salah satu yang akan dilakukan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang IFRS, tentu para karyawan juga baru mengenal IFRS ini, karena dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi kebanyakan masih menerapkan US GAAP tersebut. Biaya untuk pelatihan karyawan sendiri.pun tidak hanya 3-5 juta, bahkan bisa lebih dari itu. Hal ini tentu menjadikan biaya untuk mengadopsi IFRS ini menjadi mahal.

v  Biaya yang mahal dengan adanya pelatihan karyawan tadi juga berasal dari Pendidikan di Indonesia, dalam dunia Pendidikan Perguruan Tinggi masih kurangnya buku mengenai IFRS yang dibuat oleh akademisi, dosen, praktisi. Sejauh ini, dalam perguruan tinggi buku tentang IFRS masih mengadopsi dari Boynton, Willey, dll, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Kombinasi Bisnis, dan sebagainya tentu hal ini juga menjadi kendala dalam penerapan IFRS di Indonesia.

v  Selain itu, dari para petinggi akuntansi yaitu DSAK atau yang biasanya ngerumusin SAK. Dari mereka sendiri minimnya partisipasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap “exposure draft” PSAK yang baru akan diberlakukan. Selain itu status ketua dan anggota DSAK belum bekerja secara “full time” dalam membuat DSAKdipandang kurang begitu loyal dan independen pada akhirnya.

Kendala karena lingkungan sosial:

v  Pembuatan IFRS di United Kingdom menjadikan standar tersebut cocok di negara asalnya, karena hal ini mungkin ada beberapa standar yang terkadang tidak cocok di sebagian negara, salah satunya negara kita, Indonesia, budaya yang tentu berbeda. Penerapan undang-undang yang belum tentu sinkron dengan IFRS.

v  Perbedaan bahasa juga bisa menjadi kendala, karena Bahasa asli yang digunakan adalah bahasa Inggris, ketika standar IFRS yang telah di transleterasi ke Indonesia terkadang tak sesuai dengan apa yang seharusnya, dan mungkin bisa menjadi salah dalam pengartian yang bisa mengubah makna dari arti aslinya dan menjadikan perbedaan standar yang sedikit berbeda antara negara satu dengan yang lain. Perubahan-perubahan dalam IFRS adalah sangat cepat. Penerjemahan ke Bahasa Indonesia tentu membutuhkan banyak waktu, dan terkadang ketika Indonesia baru selesai menerjemahkan, standar IFRS sudah tidak berlaku lagi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Negara lain yang langsung mengadopsi tanpa menerjemahkan terlebih dahulu.

Walaupun masih ada beberapa kendala dalam penerapan IFRS di Indonesia, dan peran pemerintah masih lemah. Namun tentu kita tak mungkin tidak akan selalu mencoba untuk meminimalisir dari kendala-kendala yang ada.

Perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi dalam suatu bisnis, globalisasi sekarang yang semakin tak mengenal sekat, kebutuhan informasi nonkeuangan dalam pengambilan keputusan, dan faktor etika dalam penyusunan laporan keuangan akan menjadi tantangan akuntansi di masa datang.

IFRS hanyalah alat untuk mencapai kemudahan dalam berinvestasi. Yang akan menggunakan dan mengoptimalkan alat tersebut tidak lain tidak bukan hanyalah manusia itu sendiri meskipun sedikit dibantu dengan TI, SDM di Indonesia haruslah dapat memahami dengan baik apa itu IFRS. Tentunya SDM-SDM yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan baik praktisi, pemerintah, hingga akademisi.

Referensi:

v  Martani, Dwi.2012.Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK.Jakarta:Salemba Empat

v  http://id.wikipedia.org/wiki/Internationall_Financial_Reporting_Standards 

v  http://irdam.blogs.unhas.ac.id/2012/03/penerapan-ifrs-di-indonesia-manfaat-dan-kendala/